Harian Sederhana, Bogor – Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI Tahun 2019, jumlah masyarakat miskin di Kota Bogor totalnya mencapai 71.346 orang.
Sementara yang dibantu oleh pemerintah pusat tahun 2018 berjumlah 41.759 jiwa, kemudian turun di tahun 2019 menjadi 36.765 orang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, pemerintah pusat dianggap sudah cukup besar dalam memberikan kuota bantuan bagi penduduk tidak mampu yang ada di Kota Bogor saat ini.
Menurut dia, aaat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tinggal mencari solusi untuk warga tidak mampu agar memiliki kesejahteraan yang layak dari sisi ekonomi.
“Kuota bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat tidak mampu untuk Kota Bogor mestinya cukup. Selebihnya Pemkot Bogor mencari solusi supaya warganya nggak miskin lagi,” kata Dedie.
Dedie yang berkesempatan hadir membuka kegiatan workshop bertemakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini menyampaikan agar Dinsos Kota Bogor memiliki data yang akurat terhadap jumlah penduduk tidak mampu ini.
Hal tersebut, untuk menjamin akurasi penerima bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah, baik Kota Bogor, Provinsi maupun bantuan pusat.
“Dengan workshop ini, data tentang penyandang masalah sosial di wilayah diharapkan dapat diverifikasi lebih lanjut oleh tim yang ada di setiap Kecamatan dan Kelurahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Azrin Syamsudin menuturkan, dari jumlah masyarakat miskin yang berjumlah 71.346 orang ini, Kota Bogor hanya mendapat kuota bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2019 menurun angkanya, yakni sebanyak 36.765 jiwa.
“Data yang kita dapat dari Kemensos, warga miskin Kota Bogor ini jumlahnya 71.346 jiwa. Sementara yang dibantu oleh pemerintah pusat tahun 2018 berjumlah 41.759 jiwa, kemudian turun di tahun 2019 menjadi 36.765 orang,” ungkapnya.
Tahun 2020 mendatang, sambung Azrin, pihaknya telah memiliki program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap kelurahan guna menurunkan jumlah warga miskin yang ada di Kota Bogor tersebut.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin menaikan kembali jumlah kuota penerima bantuan untuk warga miskin Kota Bogor kepada pemerintah pusat. (*)
