Harian Sederhana, Bandung – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan surat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mencoret pembangunan-pembangunan yang dinilai tidak pro kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono kepada Harian Sederhana, Selasa (19/11).
Imam menuturkan, ada beberapa rencana pembangunan yang direkomendasikan untuk dicoret lantaran dinilai proyek-proyek itu tidak pro atau memihak kepada masyarakat Jabar. Dua mega proyek yang diminta untuk dicoret adalah pembangunan Situ Rawa Kalong di Depok dan revitalisasi serta perbaikan Kali Malang di Bekasi.
“Pertama, pembangunan Situ Rawa Kalong sebesar Rp 81 miliar lebih dan revitalisasi serta perbaikan Kali Malang yang perencanaan pembangunannya sekitar Rp 40 miliar. Kedua mega proyek ini kita rekomendasikan untuk dicoret. Alasannya tentu ada hal lain yang jauh lebih penting dibutuhkan masyarakat,” tutur Imam.
Saat disinggung proyek apa yang sangat dibutuhkan masyarakat, Imam pun menerangkan kalau saat ini perbaikan irigasi se-Jawa Barat dengan nilai Rp 140 miliar dinilai menjadi salah satu permasalahan yang wajib mendapatkan perhatian lebih.
Perbaikan irigasi ini, sambung Imam, menjadi permasalahan utama yang harus didahulukan ketimbang pembangunan di dua tempat yang direncanakan menjadi tempat wahana wisata di Jawa Barat.
Imam beralasan, perbaikan dan pembangunan irigasi sangat dibutuhkan karena masyarakat Jawa Barat membutuhkannya untuk menampung air ketika hujan, maupun mengairi persawahan di Jawa Barat. “Kami sudah buat rekomendasi dari Komisi IV untuk mencoret anggaran-anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Imam.
“Anggaran untuk Situ Rawa Kalong, ada Rp 81 miliar, kami coret. Lalu Kali Malang Rp 40 miliar kami coret, kami ingin mengalihkan (anggaran-red) kepada daerah yang membutuhkan irigrasi dan jaringan irigrasi yang saat ini rusak parah,” imbuh pria yang akrab disapa IBH ini.
Alasan anggaran tersebut dialihkan untuk irigasi karena memang itu adalah kebutuhan krusial yang sangat diperlukan untuk penyaluran air ke persawahan, terutama saat musim kemarau.
IBH pun mengklaim, dari pantauan serta aduan dari masyarakat, banyak persawahan yang kering yang menyebabkan padi mati, bahkan sampai gagal panen. Hal ini lah yang membuat dirinya menilai permasalahan itu perlu dicarikan solusi.
“Jangan cuma melihat indahnya sebuah kawasan, sementara rakyat kita menangis. Kami berharap Pemprov Jabar mau mendengarkan kami (DPRD Jabar-red). Karena pembangunan ini semata-mata untuk kemajuan serta kepentingan masyarakat,” kata IBH.
Awas Proyek Pencitraan
Eksistensi kepala daerah agar lebih unggul atau menonjol dibanding daerah lain adalah hal yang sah-sah saja. Namun, menurut IBH jangan sampai program-program dan kegiatan hanya bersifat proyek pencitraan dan melupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab serta tidak menjadikannya sebagai skala prioritas untuk dikerjakan.
“Jangan sampai Pemprov Jabar melupakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seperti halnya pembangunan irigasi. Jangan juga pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau kabupaten maupun kota malah dikerjakan,” imbuh IBH.
IBH bahkan menilai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tampaknya lebih senang menganggarkan untuk membuat situ atau sungai sebagai tempat wisata dengan anggaran Rp 500 miliar. Padahal perbaikan jaringan irigasi tuntas untuk seluruh provinsi hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 140 miliar.
“Apalagi gara-gara jaringan irigasi yang kurang baik menyebabkan banyak sawah-sawah kita kekeringan di musim kemarau lalu. Kekeringan bukan sekedar tak ada hujan atau air, tapi air yang seharusnya dapat mengalir dari sungai atau waduk tak bisa tersalurkan akibat jaringan irigasinya rusak parah. Ini yang harusnya menjadi perhatian bagi RK, bukan malah proyek-proyek yang kita nilai hanya pencitraan semata,” papar IBH.
Di sisi lain, lanjut IBH, dirinya masih melihat rumah-rumah rakyat di Jawa Barat banyak yang tidak layak huni, bahkan masih belum memiliki rumah tinggal. Parahnya lagi, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2020 hanya dianggarkan 10 ribu rumah dari 46 ribu yang diajukan.
“Ini malah berencana malah membangun kolam renang di pembuatan kolam renang, taman dan air mancur senilai Rp 4,36 miliar di Rumah Dinas Gubernur Pakuan. Padahal Rumah Dinas Gubernur Pakuan sudah lebih dari kata mencukupi untuk tinggal seorang gubernur dan keluarganya,” tegas IBH.
Politisi PKS ini juga menyoroti dalam setahun RK menjadi Gubernur Jawa Barat banyak proyek yang dibangun sebagai proyek pencitraan saja dan dinilai tidak mementingkan perasaan rakyat yang dipimpinnya sedang kesusahan. Proyek yang bukan kewenangan provinsi dibangun, padahal itu kewenangan pusat atau kabupaten/kota.
“Ada satu hal lagi yang harus menjadi perhatian, ini di bidang pendidikan. Yang mana masih kurangnya SMA/SMK negeri di Jawa Barat. Apalagi dengan diterapkannya sistem zonasi, banyak keluhan saat PPDB kemarin. Ini yang harusnya jadi perhatian bukan malah membangun alun-alun kota puluhan miliar yang bukan tanggungjawab provinsi,” tegas IBH. (*)
