Harian Sederhana, Bekasi – Selain disahkan tengah malam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi jauh lebih kecil dari APBD Pemerintah kabupaten Bekasi.
Kota Bekasi disepakati sebesar Rp5,8 Triliun. Jumlah ini menurun dari besaran APBD sebelumnya pada 2019 yang sebesar Rp6,4 Triliun. Sementara APBD Kabupaten Bekasi disepakati sebesar Rp6,36 Trilyun.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan besaran APBD 2020 telah disepakati pada Sabtu (30/11) dini hari dengan beberapa catatan.
Terutama tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).
“Sudah sepakat, tentunya ada beberapa catatan, ada juga soal instruksi,” ungkap Rahmat, Sabtu (30/11).
Rahmat menjelaskan, terkait pembahasan Jaminan Kesehatan Daerah, KS-NIK, setelah berkonsultasi dengan Kemendagri, Kemenkumham serta KPK hasilnya adalah program tersebut dapat dilanjutkan.
Sifatnya adalah saling melengkapi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini menyikapi adanya Permendagri no 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah Wajib melakukan integrasi Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Oleh karena itu, akan kita lakukan langkah langkah perbaikan secafa menyeluruh,” kata Rahmat.
Seperti yang diketahui, rancangan APBD 2020 disetujui dengan target pendapatan sebesar Rp5,82 triliun.
Rinciannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp3,01 triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun, retribusi daerah sebesar Rp164,14 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp21,62 miliar dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp710,64 miliar.
Adapun, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp1,66 triliun. Hal itu didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rl152,93 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,26 triliun dan Dana Alokasi Khusus Rp243,97 Miliar.
Ketiga, pendapatan dari dana hasil bagi pajak provinsi Jawa Barat ditargetkan Rp1,14 trilun dan Pemda lainnya Rp804,58 miliar serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya sebesar Rp342,34 miliar.
Sementara itu anggaran belanja ditarget sebesar Rp5,8 triliun. Untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp2,68 triliun lebih, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,25 trilun, belanja hibah sebesar Rp135,10 miliar, bantuan sosial sebesar Rp101,24 miliar, belanja subsidi Rp6 miliar, belanja bantuan keuangan Rp33,82 miliar dan belanja tidak terduga Rp153 miliar.
Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp3,11 triliun yang terdiri dari penunjang urusan Rp817,08 miliar dan belanja langsung urusan Rp2,3 triliun.
“Kondisi pendapatan dan belanja tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp25 miliar yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp25 miliar,” kata dia.
Rancangan APBD tersebut disahkan pada Sabtu (30/11) dini hari. Saat ini, RAPBD tersebut akan segera dibawa ke tingkat provinsi, sementara itu pemerintah setempat mulai merumuskan payung hukum penggunaannya. (*)
