Harian Sederhana, Bandung – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar) Dewi Sartika menegaskan, biaya Sumbanganan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021.
“Pembayaran SPP di SMA/SMKN akan digratiskan mulai pertengahan 2020. Besaran keseluruhan bergantung pada jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah,” ujar Kadisdik, dalam menyikapi pernyataan Gubernur Jabar mengenai kebijakan SPP gratis untuk SMA/SMK) negeri di Jabar, saat menghadiri kegiatan Forum Expose Program Penjaminan Mutu Pendidikan, di El Hotel Royale, Jln. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Kamis (28/11).
Menurut Dewi, besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, berkisar Rp 150 – 180 ribu per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri.
“Negeri saja, kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU),” tegasnya.
Semakin sedikit rombel di sekolah, jelas Kadisdik, maka besarannya akan lebih besar daripada sekolah dengan rombel yang lebih banyak.
“Sekolah dengan rombel 1 hingga 12 kelas akan mendapat besaran lebih banyak. Sedangkan yang paling banyak rombelnya mendapatkan bantuan yang lebih kecil,” jelasnya.
Sementara itu, menurut Ridwan Kamil, langkah pembebasan biaya SPP ini menjadi poin pembenahan bidang pendidikan di Jawa Barat.
“Jadi, saya kira semua kekurangan akan kita perbaiki. Setiap tahun juga kita selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Anggaran tahun depan SPP kita gratiskan, tahun-tahun sebelumnya kan enggak ada. Insya Allah, tunggu ketok palu saja,” ujar Ridwan Kamil.
Selain menggratiskan SPP, lanjutnya, Jawa Barat juga tengah membenahi pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer. Bahkan untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2 triliun per tahun.
“Wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar Mengingat kebutuhan anggarannya besar dan kami harus melakukan efisiensi di bidang lain,” tuturnya.
Namun, Gubernur menegaskan, meskipun besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan lain. Gubernur pun berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup guna menggratiskan biaya SPP. (*)
