Harian Sederhana, Bandung – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Ranca Ekek, Kabupaten Bandung.
Kunjungan dilakukan untuk meninjau hasil pembangunan Rusunawa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).
Ketua Komisi IV, Imam Budi Hartono mengatakan kunjungan yang dilakukan ke Rusunawa Ranca Ekek selain untuk rapat juga untuk meninjau secara langsung proyek yang baru saja diselesaikan. “Kami apresiasi ya pembangunan Rusunawa Ranca Ekek, ini sungguh bagus sekali,” kata Imam.
Imam mengagumi bangunan Rusunawa yang dinilai sangat bagus dan kokoh. Pria yang biasa disapa IBH itu juga berharap pembangunan di wilayah lain dapat mencontoh Rusunawa tersebut. Selain itu lanjut IBH, rapat tersebut juga membahas tentang fokus pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Rutilahu.
Meski anggaran RTLH sudah dinaikkan dari sekitar Rp 13 juta menjadi Rp 17,5 juta, IBH menilai anggaran sebesar itu masih belum cukup untuk merenovasi RTLH. “Kami akan mendorong agar anggaran RtLH dinaikkan sekitar 25 Juta Rupiah per-rumah agar renovasi rumah dapat lebih maksimal,” tuturnya.
Selain itu, IBH juga mengatakan rapat membahas tentang penataan pemukiman kumuh yang tersebar di kota yang ada di Jawa Barat. “Pemukiman kumuh yang ada di kota-kota besar di Jabar harus ditata dan dibuat vertikal seperti Rusunawa Ranca Ekek ini,” kata IBH.
Pemukiman bersih, lanjut IBH, merupakan hak rakyat berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar 1945, itu juga sebagai kebutuhan dasar rakyat yaitu memiliki hunian atau rumah. “Jawaban atas dasar itu adalah dengan membangun Rusunawa seperti ini,” imbuhnya.
Lebih jauh IBH menuturkan, rapat juga membahas tentang kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa dinas pada Pemprov Jabar, seperti yang ada di Dinas Perkim.
“Bebapa dinas kekurangan SDM yang mumpuni. Salah satu contoh di Dinas Perkim yang kekurangan SDM di Bidang Planologi Tata Kota dan Bidang Arsitektur,” ujar IBH.
Hal lain yang menjadi sorotan Komisi IV dikatakan IBH tentang air. Banyak desa di Jabar yang masih kekurangan air. IBH memgharapkan agar Pemprov Jabar dapat membuat terobosan untuk menanggulangi bencana kekurangan air di Wilayah Jawa Barat.
IBH menjelaskan salah satu solusi untuk mengatasi bencana kekurangan air, salah satunya dengan mencari cekungan air untuk di bor membantu masyarakat yang mengalami krisis air.
“Melalui pengeboran air bawah tanah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang mengalami masalah krisis air. Jadi tidak ada lagi warga yang membeli air bersih,” pungkasnya. (*)
