Harian Sederhana, Cikarang Utara – Jelang akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar rapat kordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi di Hotel Antero Jababeka, Cikarang Utara, Rabu (18/12).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan pemaparan terkait isu dan permasalahan yang tengah terjadi di wilayahnya dihadapan seluruh peserta dari unsur perangkat daerah, camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Bekasi.
Diantara permasalahan yang disampaikan salah satunya soal pemerataan anggaran desa dari pemerintah daerah. Menurut Bupati Bekasi, pihaknya berharap ada pemerataan anggaran ke masing-masing desa.
“Jangan sampai, saya mendengar ada kepala desa yang menggunakan Dana APBD Desa karena tidak satu desa pun mendapat anggaran dari kabupaten. Silakan memberikan usulan-usulan yang nantinya akan dibiayai pemerintah daerah,” ungkapnya.
Eka mengharapkan pada 2021 nanti, masalah ini dipersiapkan di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang desa dan kecamatan. Kedepan, dirinya menyatakan akan turun langsung ke kecamatan di Kabupaten Bekasi, guna mendengarkan langsung aspirasi terkait pembangunan yang ada di masing-masing desa.
Poin lainnya yang dibahas yaitu terkait permasalahan sampah di bantaran kali yang mulai menumpuk di hampir setiap wilayah kecamatan. Eka memerintahkan kepada seluruh jajaran baik perangkat daerah sampai di tingkat wilayah yaitu camat serta kepala desa senantiasa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah khususnya di bantaran kali.
“Saya telah mengecek sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, ternyata sungai-sungai ini masih banyak dipenuhi sampah. Karena banyak sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta, maka kita sebagai hilir sungai, tentu sampahnya akan lebih banyak, karena sampah tersebut sampainya di sungai Kabupaten Bekasi,” papar Eka.
Ia menambahkan, saat ini sudah memasuki musim penghujan sehingga dirinya tidak ingin permasalahan sampah dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan. Bukan hanya sampah yang berada di sungai, tetapi sampah yang berada di pinggir jalanpun perlu diperhatikan.
“Saya mengimbau kepada para kepala dinas, camat dan juga kepala desa, mari kita mulai sama-sama bersihkan wilayah kita, momen musim hujan ini juga selain masalah sampah, saya juga berharap akan ada gerakan penanaman pohon,” ujar Eka.
Poin ketiga yang dibahas yaitu terkait dengan pembangunan-pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, Eka berharap pembangunan-pembangunan ini berwawasan lingkungan.
“Pembangunan berwawasan lingkungan itu ya salah satu contohnya adalah ketika kita mau membuat jalan, ya kita pun harus membuat drainasenya,” kata Eka.
Dalam pertemuan ini, Eka berharap nantinya permasalahan pembangunan ini dapat teratasi, agar sesuai dengan slogan Kabupaten Bekasi yaitu Bekasi Baru, Bekasi Bersih.
“Bekasi Baru, Bekasi Bersih yang berarti semangat baru dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi. Ya caranya bisa melalui inovasi, melalui tata pemerintahan yang memang lebih baik lagi, tentu saja hal ini harus didukung semua pihak terkait,” ucap Eka.
Dalam Bekasi Baru, Bekasi Bersih, Eka mengatakan ada beberapa urusan juga yang memang telah dilaksanakan. Salah satunya masalah pendidikan, dimana Pemkab Bekasi telah melaunching Pendidikan Berkarakter, dimana anak-anak sudah mulai dididik bagaimana cara hidup bersih, hidup disiplin dan rajin menabung.
“Saya juga ingin pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bekasi ini menjadi lebih baik lagi. Karena permasalahan pelayanan publik ini adalah permasalahan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hal yang telah dilaksanakan Pemkab Bekasi dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik ini adalah membuat pelayanan yang dinamakan Gercep (Gerai Cepat Pelayanan Publik) yang berada di SGC.
“Saya berharap di layanan Gercep ini ada SOP-nya, terus selanjutnya mengenai waktunya, tentu saja harus ada kepastian. Termasuk mengenai biaya. Kita ingin pelayanan publik kita lebih baik,” ujar Eka.
Selain itu, Eka juga membahas berita terkait tentang adanya ular kobra. Dia berharap masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena menurutnya hal ini nantinya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kepada para kepala desa, apabila ada warga yang menanyakan terkait tentang ular kobra ini, saya harap warga dapat diberikan arahan-arahan agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi,” ujar Eka.
Di akhir paparan, Eka juga menyampaikan harapannya mengenai diadakannya Rapat Koordinasi Forkopimda, pihaknya ingin terus menjalin komunikasi antar Forkopimda terkait permasalahan yang ada di lapangan. Yang nantinya tentu bisa diselesaikan bersama sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Diharapkan dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini, komunikasi antar Forkopimda di Kabupaten Bekasi akan menjadi lebih erat lagi. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan dan kendala akan dapat terselesaikan secara bersama-sama. Intinya, untuk merekatkan dan mensinergikan antar unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Dirinya juga mengharapkan kedepannya dalam beberapa bulan sekali akan ada pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dimana nantinya seluruh unsur akan mengetahui apa saja yang akan menjadi program pemerintah daerah.
Acara Rapat Forkompinda juga diisi dengan penyampaian paparan dari masing masing unsur pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Metro Bekasi, Kodim 05/09 dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi. (Ewwy/Alfiyan)
