Harian Sederhana, Bekasi – Layanan publik pengganti sertifikat tanah akibat rusak terkena banjir di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi belum banyak masyarakat Kota Bekasi yang mengajukan permohonan tersebut. Masyarakat sepertinya masih sibuk membereskan rumah dan perabotannya yang rusak dari sampah dan lumpur bekas banjir.
Padahal usai banjir BPN Kota Bekasi sudah membuka kesempatan bagi masyarakat Kota Bekasi dan mensosialisasikannya di Posko banjir dan pemasangan spanduk di kecamatan – kecamatan namun sampai saat ini masih sepi peminat.
Selama 12 hari ini baru ada 6 berkas dari warga yang memohon pelayanan pengganti sertifikat tanah yang rusak akibat dampak banjir. Hal ini dimaklumi oleh Rizka Firlana, Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan, BPN Kota Bekasi mengingat masyarakat masih sibuk membereskan rumahnya yang kemarin penuh lumpur dan sampah.
“Kami memaklumi kondisi masyarakat yang saat ini mungkin tengah sibuk membereskan rumah dan perabotannya yang terdampak banjir. Satu bulan setelah paska banjir kemungkinan permohonan dari masyarakat akan membludak dan pelayanan kami tetap membuka kesempatan itu dan kami tunggu,” jelas Rizka, Jumat (10/1/2020).
Selain karena kesibukan warga yang masih membereskan rumah dari sampah dan lumpur paska banjir, kata Rizka kemungkinan juga persyaratan untuk mengajukan perbaikan sertipikat belum lengkap. “Seperti KTP dan KK yang mungkin ikut rusak harus diperbaiki dulu untuk mengurus pengganti sertipikat tanah yang rusak,” terangnya.
Sehingga lanjut Rizka masyarakat butuh waktu yang cukup untuk memperbaiki dokumen KTP dan KK terlebih dahulu. Sedangkan untuk berkas yang hilang harus dilampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
“Jika sertipikatnya hilang harus ada surat dari kepolisian dan jika ada melampirkan fotocopi atau sisa lembaran sertipikat asli yang masih bisa diselamatkan,” bebernya.
Namun begitu, pihak BPN mengantisipasi dari oknum – oknum yang memanfaatkan kesempatan pengganti sertifikat tanah ini dari kejahilan orang yang ingin menipu. Untuk mencegahnya BPN berpatokan pada data pemetaan daerah – daerah banjir yang sudah dipetakan dan menjadi target dari BPN Kota Bekasi.
Sementara Kasie Penanganan masalah dan pengendalian pertanahan, Fatahuri mengatakan agar masyarakat tenang dan tidak usah panik karena berkas sertifikat tanah masyarakat Kota Bekasi masih tetap aman. Meski Kantor BPN Kota Bekasi sempat kebanjiran saat kemarin.
“Berkas dan dokumen yang kemarin sempat terendam itu berkas yang sudsh tidak berlaku lagi dan memang harus dimusnahkan. Seperti berkas roya, berkas milik masyarakat yang sudah tidak terpakai saat pembuatan sertifikat,” ujar Fatahuri.
Dalam pemberitaan sebelumnya BPN Kota Bekasi membantu warga korban banjir yang ingin memperbaiki arsipnya cukup melampirkan syarat – syaratnya.
“Syaratnya pun cukup mudah dengan membawa sertifikat tanah yang rusak, KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan biaya administrasinya sebesar pengganti blanglo sertipikat sebesar Rp 50 ribu dan salinan SU sebesar Rp 100 ribu,” pungkasnya. (*)
