Harian Sederhana, Bekasi – Para Pedagang Pasar Bantargebang Kota Bekasi, menggelar aksi unjukrasa di depan pasar, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Senin (13/1).
Aksi merupakan bentuk protes rencana revitalisasi pasar, oleh pemerintah Kota Bekasi, tanpa sosialisasi.
Unjukrasa baru bubar, setelah datangnya perwakilan DPRD Kota Bekasi ke lokasi pasar.
Kepada pihak unit pasar, perwakilan DPRD diantaranya Abdul Muin Hafidz Ketua Komisi III, Abdul Rozak Ketua Komisi I dan Arif Rahman Hakim Ketua Komisi II meminta agar tidak ada kegiatan apapun terkait rencana revitalisasi Pasar Bantargebang.
Setelah mendengar permintaan para wakil rakyat, yang diwakili Abdul Muin selalu juru bicara, akhirnya rencana pembongkaran kios-kios menggunakan alat berat beckho dihentikan.
“Kita akan memanggil semua instansi terkait untuk mempertanyakan rencana ini. Untuk itu, sebelum pertemuan yang dijadwalkan Rabu mendatang, tidak boleh ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan revitalisasi,” tandas Muin.
Sebelumnya, sejak pagi, para pedagang pasar Bantargebang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Bantargebang (P3B), menyebutkan kalau proses revitalisasi Pasar Bantargebang tidak sesuai prosedur.
Tidak hanya itu, harga yang ditawarkan ke pedagang juga dianggap terlalu mahal, yakni kisaran Rp26 juta hingga Rp35 juta permeternya.
“Kami protes segala bentuk intimidasi dan menolak revitalisasi, sebelum ada kata sepakat dengan kami terkait harga kios, bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dan lainnya,” paparnya saat orasi.
Pedagang Pasar Bantargebang, lanjut Mulya, meminta Pemerintahan Kota Bekasi memperjelas PKS dan MoU sebelum melaksanakan rencana kegiatan revitalisasi pasar.
“Selama ini, walau disebutkan dalam berkas kalau Pasar Bantargebang ini akan dilakukannya renovasi ringan. Namun ada juga yang menyebutkan akan direvitalisasi. Tapi kami selaku pegadang lama disini, tidak pernah tahu PKS itu seperti apa, MoUnya itu seperti apa, karena tidak pernah dilakukan sosialisasi,” tandas dia.
Kami sambung Mulya, tidak menolak program pemerintah. Para pedagang sangat mendukung dilakukannya revitalisasi, selama mekanismenya benar dan transparan.
Kalau dari mereka, lanjut Mulia, PKS itu ada, hanya saja pihaknya tidak pernah melihat isinya seperti apa. Padahal menurut Mulia setiap Perjanjian Kerjasama dalam revitalisas pasar harus melibatkan para pedagang.
“Mereka hanya mengajak segelintir orang yang diluar dari kami para pedagang lama. Segelintir orang atas nama RWP sedangkan RWP itu kami tidak tahu, kami tidak merasa pernah mengangkat. Masa mereka 20 tahun, sedangkan sekarang sudah habis masanya, jadi sudah tidak ada RWP, yang ada sekarang hanya P3B.
Penyesalan seolah membodohi para pedagang lanjut Mulya, setelah menurut Ketua Komisi III, Muin mengatakan bahwa Perda nya itu revitalisasi, bukan renovasi ringan. “Ini malah yang datang surat kepada kita renovasi ringan. Apakah ini tidak dikategorikan MalAdministrasi? Makanya disini, kami mencari sekaligus menuntut keadilan. Janganlah mengintimidasi pedagang,” tegasnya.
Apalagi kata Mulya, pasar ini sekarang sudah mulai sepi. Itu karena pabrik disini sudah banyak yang tidak ada. Jadi sesuaikanlah harga kios dan lapak dengan kemampuan kami.
“Pertama yang kami minta, tolong uji kelayakan bangunan keluarkan dan tunjukkan ke kami. Masih layak dan tidaknya keluarkan dan tunjukkan dulu ke kami. Kalau masih layak kami minta diperpanjang, tapi kalau tidak layak silahkan direvitalisasi. Namun mekanismenya harus benar dan transparan, sesuaikan dengan kemampuan para pedagang,” paparnya.(par)
