Harian Sederhana, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat rencananya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak bencana tanah longsor pada Rabu, 1 Januari 2020. Aspirasi tersebut perihal relokasi dari wilayah bencana, khususnya di Sukajaya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, pihaknya akan mencoba mempelajari laporan dari masyarakat. Nantinya, hasil laporan ini akan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Apa yang diharapkan Pemkab Bogor dan dari masyarakat, untuk dirapatkan di tingkat provinsi. Dan selanjutnya, hasil rapat itu akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat,” tutur Uu kepada wartawan, Kamis (16/01).
Menurutnya, dari laporan Bupati ada 11 desa di Kecamatan Sukajaya yang diperkirakan tidak bisa kembali dihuni. Untuk itu, relokasi ribuan Kepala Keluarga (KK) di 11 desa ini menjadi salah satu solusi untuk diupayakan.
Untuk membahas rencana relokasi ini, sambung politisi PPP ini, Pemprov Jawa Barat berencana akan menggelar rapat bersama pemerintah pusat dan Pemkab Bogor dalam waktu dekat.
“Disaat saya bertanya kepada Ibu Bupati dan masyarakat yang terkena bencana. Masalah makan terpenuhi, masalah pakaian ada yang bantu, kesehatan ada yang bantu. Tetapi, terlalu lama di sini selama kurang lebih 14 hari, banyak yang sakit terutama anak-anak,” ucapnya.
“Maka, yang diminta adalah masalah perumahan. Dimana solusinya, secara bertahap, pertama, mencari rumah untuk disewa. Karena terlalu lama di sini. Setelah itu, kita akan lakukan upaya relokasi. Apa yang disampaikan Ibu Bupati akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Uu pun meminta kepada para relawan untuk memerhatikan tempat ibadah di pengungsian. “Kemudian yang minta diperhatikan toilet dan lain-lain. Berbagai pihak sudah bekerja sama. Semua sudah komplet, pentahelix sudah berjalan di tempat ini,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa Masa Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bogor akan diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan. Dia juga memastikan, bantuan logistik untuk warga terdampak cukup.
“Kita tidak minta nilai (rupiah), tapi apa yang bisa dibantu provinsi kami terima. Tadi, sudah Pak Uu sampaikan, bahwa Pak Uu meninjau, mencatat kebutuhan di sini apa, nanti disampaikan,” kata Ade.
“Dan relokasi tidak sembarangan tempat. Tanahnya harus diidentifikasi apakah aman atau tidak. Saya akan sampaikan ke kementerian terkait soal relokasi. Kalau soal makanan, pakaian dan lain-lain sudah cukup. Terpenuhi,” tambahnya.
