Harian Sederhana, Bandung – Melihat dari sisi urgensi kesejahteraan maupun pembangunan bagi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mendorong agar rencana daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor segera dilaksanakan.
Bahkan ada harapan agar moratorium DOB segera dicabut. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Erni Sugiyanti.
“Saya mendorong sekali DOB bisa dilaksanakan, apalagi di Kabupaten Bogor dengan 40 kecamatan dan wilayah yang sangat luas. Satu kecamatan saja kalau dibelah dua masih luas. Oleh karena itu, saya berharap moratorium DOB segera dicabut,” tutur Erni seperti dikutip dari Tagar.id, Senin (24/02).
Pelayan publik di Kabupaten Bogor, kata Erni, belum berkeadilan, masih banyak warga Kabupaten Bogor yang harus menempuh empat jam untuk mengurus surat-surat atau KTP.
“Misalnya, warga Kecamatan Jasinga, atau Sukajaya kalau mau urus KTP atau administrasi lainnya ke Cibinong bisa sampai 4 jam. Apalagi daerah Kecamatan Tenjo, harus ke Banten dulu, atau lewat Jakarta dulu lalu bisa ke Cibinong untuk urus KTP atau administrasi lainnya. Waktu dan jarak tentu sangat menyita warga,” ucap Erni.
Menurut Erni, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum maksimal menggali potensi yang ada, mulai dari SDA, potensi pariwasta dan banyak hal lainnya. DOB dapat memaksimalkan potensi yang berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kemampuan daerah saat ini belum memaksimalkan potensi yang ada. Mulai dari sektor pertanian, pertambangan seperti mineral dan lainnya. Bupati saat ini sepertinya bukan tidak memprioritaskan, tapi saya kira tak cukup waktu karena waktunya tersita lebih banyak mengurusi warganya yang sampai 5,132 juta dengan 40 kecamatan,” katanya.
Oleh karena itu, kata Erni, pemerataan segera dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Idealnya, dibagi menjadi 3 wilayah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Saya setuju dimekarkan tiga seperti yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena dinilai akan lebih berdampak langsung ke daerahnya, warganya yang akan lebih dekat dengan Pemda,” ucap dia. (*)
