Harian Sederhana, Depok – Kota Depok sebagai salah satu dari 100 kota/kabupaten di Indonesia yang menerapkan smart city terus menelurkan inovasi di berbagai bidang pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melaunching smart card atau Penerapan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) Dinas Perhubungan. Program ini disebut juga Pelayanan Pengujian Berkala Terintegritas dan Unggul (Panji Biru), Rabu, (11/03).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengutarakan launching smart card ini merupakan salah satu supporting system dalam 4.0 untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima.
“Smart card ini merupakan kartu yang memiliki memori terpadu atau mikroprosesor yang menyimpan data kendaraan yang lulus uji. Mudah-mudahan ke depannya dapat didukung dengan pembayaran non tunai di BJB,” tutuurnya.
Lebih lanjut diutarakannya, inovasi ini juga bagian dari ikhtiar Pemkot Depok untuk dapat meningkatkan akreditasi pengujian kendaraan yang lebih baik.
“Tentunya ini diharapkan dapat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menguji kendaraan bermotor. Program ini juga sangat terkait dengan ramah lingkungan lingkungan hidup. Bayangkan polusi udara kita seperti apa kalau kendaraan tidak dilaksanakan pengujian,” katanya.
Idris mengatakan dengan diluncurkannya Uji KIR Elektonik ini, maka proses perizinan bagi pemilik kendaraan di Kota Depok menjadi lebih transparan, bebas pungli, dan percepatan pelayanan di pemerintahan. Output dari Uji KIR Elektonik tersebut berbentuk kartu pintar yang dinamakan Panji Biru.
Panji biru tersebut akan merekam data-data bagi kendaraan yang telah lulus uji. Panji biru tersebut juga mendukung layanan non tunai yang terintegrasi dengan salah satu perbankan daerah. Langkah ini sejalan dengan implementasi dari industri 4.0 di Indonesia.
“Semoga program ini mendukung dalam membangun komitmen melalui layanan publik yang berkualitas,” kata Idris.
Lebih lanjut, Idris menyatakan pihaknya tengah berusaha menyelesaikan persoalan perhubungan di Kota Depok tidak parsial. Melainkan dapat diselesaikan secara terpadu. Dirinya berharap persoalan perhubungan di Kota Depok, khususnya masalah kemacetan yang memang saat ini masih menjadi momok di kota ini dapat teratasi.
“Ya memang kita ingin menyelesaikan perhubungan di Kota Depok tidak parsial tapi terpadu sehingga memang persoalan yang nyata di masyarakat adalah masalah kemacetan,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan, Dadang Wihana mengatakan pihaknya mencoba membuat branding Panji Biru agar bisa lebih bisa diterima oleh masyarakat di Kota Depok.
“Saat ini di Dinas Perhubungan untuk para penguji begitu mudah melakukan pengujian dan relatif lebih cepat. Ini semua menggunakan teknologi dari autonomous dan masih juga dilihat perkembangannya. Tapi alhamdulillah saat ini berjalan lancar dan sudah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan,” ungkap Dadang.
Keunggulan dari program ini adalah transparan, cepat, tepat, bebas pungli. Jika biasanya secara manual dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk pemeriksaan, kini cukup hanya 20 menit
“Selanjutnya, kami tengah menyempurnakan sistem dengan BJB dalam pembayaran, sehingga pembayaran bisa dilakukan secara e-money,” pungkasnya.
Ia menyebut program ini sudah dipayungi oleh peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2020. “Mengacu terhadap Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ini perda perda pertama di Indonesia. Yang lain masih dalam peraturan kepala daerah, kita upayakan menjadi menjadi peraturan daerah,” ungkapnya. (*)
