Selain melunasi hutang-hutang pemerintah, Juanda meyakini, King of The King melalui IMD punya seratus program untuk menuju Indonesia menjadi negara super power.
“Ada 100 program IMD menuju mercusuar dunia menjadi negara super power. Paduka duduk jadi presiden RI dan presiden dunia. Semoga Indonesia selamat dari bahaya asing dan aseng,” tutup Juanda.
Sementara itu, Camat Kecamatan Banyusari, Iwan mengatakan Juanda merupakan ASN di Kecamatan Banyusari sebagai Kasie Kesbangsos, setelah dimutasi dari Kecamatan Lemah Abang Wadas sebagai Kasie Pemerintahan pada 7 Januari 2020.
“Benar itu sebagai ASN di Kantor Kecamatan Banyusari,” kata Iwan Ridwan.
Selama bekerja sebagai ASN, tidak ada masalah karena aktif masuk kerja setiap hari, dan di lingkungan kerja tidak memperlihatkan adanya ajakan kepada pegawai yang lain untuk menjadi anggota IMD. “Selama bekerja tidak laporan masyarakat sekitar atau tekan kerja yang merasa dirugikan,” tegasnya.
IMD muncul pertama kali di Desa Sikapak Timur, Kota Pariaman. Lantaran dianggap meresahkan warga, kemunculannya langsung dihentikan pemerintah daerah setempat.
“Hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan masyarakat,” kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar.
Dalam aktivitasnya, IMD mewajibkan setiap anggota yang bergabung untuk membayar uang pendaftaran Rp 1.750.000. Dari hasil penelusuran, kata Genius, organisasi tersebut berpusat di Karawang, Jawa Barat, dan pimpinannya merupakan seorang aparatur sipil negara bernama Juanda.
Sedangkan pimpinan dari ormas itu, lanjutnya bernama Ayattudin yang merupakan warga Desa Sikapak Timur, dan berdomisili di Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.
Pihaknya menyampaikan organisasi sejenis ini tidak terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman, sehingga pihaknya membubarkan serta melepas spanduk yang telah terpasang.
“Untuk pengurusnya kami bina karena perbuatan mereka dapat merugikan masyarakat,” ujarnya. (*)
