Ia pun mengatakan penemuan LLDikti ini akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibahas lebih lanjut.
Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud Nizam ketika dihubungi tidak menyatakan pihaknya bakal memberi tambahan anggaran atau mengusulkan keringanan pajak untuk PTS yang terdampak.
Ia menyatakan pihaknya sudah menyediakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) untuk 400 ribu mahasiswa baru.
“Dapat juga diakses oleh mahasiswa yg sudah berkuliah tapi orang tuanya terdampak ekonominya karena covid-19. Bisa diakses oleh mahasiswa PTN maupun PTS,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Terkait alokasi anggaran, ia mengatakan dana dikerahkan untuk PTS pun sudah lebih banyak dari anggaran tahun lalu.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko menuntut Kemendikbud membantu subsidi PTS selama wabah corona. Ia menyatakan setidaknya 50 persen mahasiswa PTS sulit membayar SPP.
Budi mengklaim selama ini pihaknya tidak mendapat dukungan selayak yang didapatkan PTN. Padahal jumlah PTS, khususnya yang berskala kecil, mendominasi perguruan tinggi di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mencarikan solusi terkait hal ini. Salah satunya dengan meringankan pajak dan membantu beban uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa. (CNN Indonesia)
