Harian Sederhana, Sukabumi – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sukabumi tahun 2020 mendapatkan sejumlah catatan dari para fraksi di Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi. Hal tersebut terlihat saaat rapat paripurna dalam rangka pandangan fraksi, Senin (11/11).
Ketua Fraksi PDI-P, Gagan Rachman Suparman mengatakan pihaknya memberikan catatan koreksi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Pihaknya pun mempertanyakan sejumlah hal soal data kerangkaan APBD murni Kota Sukabumi.
“Kami mempertanyakan data kerangkaan rancangan APBD murni Kota Sukabumi TA 2020. Data yang disuguhkan dianggap menjadi sebuah data imajiner,” tuturnya kepada Harian Sederhana.
Gagan menerangkan, dari pencermatan fraksinya, sumber keuangan pendapatan khusus berasal dari pusat masih menggunakan data tahun sebelumnya.
“Padahal menteri keuangan sudah mengumumkan tentang rincian dana transfer ke daerah. Sesuai surat Nomor S-702/MK.07/2019 per 24 September 2019 lalu,” katanya.
Fraksi PDI-P juga menyikapi rancangan APBD selalu melahirkan defisit sesuai nota keuangan yang disampaikan Wali Kota Sukabumi. Yaitu angka belanja daerah tahun 2020 dari pagu sebesar Rp 1,3 triliun lebih sedangkan pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih seolah terjadi defisit sekitar Rp 37 miliar yang akan ditutup melalui silpa di tahun 2019 dengan kisaran Rp 40 miliar lebih.
“Namun fakta yang terjadi malah silpa akhir tahun cukup besar. Diduga karena penganggaran yang tidak tepat,” katanya.
Terlebih soal PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah selalu menjadi perdebatan bahkan dari tahun ke tahun PAD mengalami kenaikan. “Namun tidak sebanding dengan potensi riil yang terjadi di lapangan. Seperti adanya kemacetan pajak restoran parkir dan lainnya,” imbuh Gagan.
Mengenai belanja daerah, Fraksi PDI-P mengingatkan agar mendahulukan program prioritas pembangunan ketimbang program unggulan kepala daerah. “Belum tentu program unggulan ini menjadi prioritas kebutuhan masyarakat luas,” kata Gagan
Fraksi PDI-P juga meminta alokasi belanja modal sebesar 30 persen dari modal belanja daerah. Sebab belanja modal ini dinilai bisa dirasakan langsung masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI-P juga mengingatkan Wali Kota Sukabumi terkait yang terjadi di masyarakat. Seperti dampak pembangunan double track dan penutupan jalan prana. “Ya kami berharap pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk bisa memberikan solusi,” kata dia.
Sementara itu Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menanggapi positif sejumlah catatan yang diberikan seluruh fraksi. Dirinya akan menjawab pada saat agenda rapat jawaban Wali Kota mengenai pandangan umum fraksi.
“Pemandangan umum fraksi ini merupakan rangkaian proses pembahasan APBD,” kata Fahmi.
Menanggapi mengenai beberapa soal salah satunya potensi peningkatan PAD, ia menjawab pihaknya akan terus berupaya agar hal itu terealisasi. “Semua fraksi meminta peningkatan PAD. Kami (Pemkot Sukabumi-red) juga akan berupaya terus juga di tahun depan,” terangnya.
Hal lain seperti dalam catatan fraksi yakni mengenai program keberpihakan kepada masyarakat, Fahmi mengatakan seluruh program yang ditelurkan pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh program yang ada, semua berpihak pada masyarakat.mengenai program unggulan dan prioritas. Program unggulan itu prioritas karena masuk dalam RPJMD sebagai janji politik kepala daerah yang terpilih,” pungkasnya. (*)
