Harian Sederhana, Kalsel – Area kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarbaru, Jumat (20/12) tidak seperti biasa. Ribuan bahkan puluhan ribu orang dari berbagai penjuru negeri memadati halaman kantor wilayah yang berjuluk Bumi Lambung Mangkurat.
Para peserta yang terdiri dari berbagai unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), PGRI, PKK, IGTK, Karang Taruna, Tagana, Pramuka, aktivis, mahasiswa, hingga pelajar berbaur untuk memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019.
Puncak peringatan HKSN yang mengangkat tema Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Menembus Batas semakin semarak karena dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan stakeholder lainnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan bahwa suatu kehormatan dan kegembiraan bagi Kalimantan Selatan bisa menjadi tuan rumah HKSN karena HKSN merupakan hari penuh makna yang mengandung pesan solidaritas, kepedulian, dan persaudaraan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik.
“Kami berharap HKSN 2019 berlangsung baik dan lancar, sehingga meninggalkan kesan bahwa dari Kalimantan Selatan menebar kesetiakawanan sosial untuk Indonesia dan dunia,” katanya.
Sementara itu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menyakini nilai-nilai kesetiakawanan sosial mampu mengatasi dua tantangan besar bangsa, yakni intoleransi dan kemiskinan. Menurutnya, dua tantangan ini bisa mengancam keutuhan bangsa bila tidak serius diatasi.
“Intoleransi bisa dalam bentuk perbedaan agama, etnisitas, perbedaan pendapat, juga perbedaan sikap politik. Sikap intoleransi ini semakin hari semakin menguat. Intoleransi bila dibiarkan bisa menjadi bibit tumbuhnya radikalisme, bahkan dalam bentuk ekstrem bisa menjadi bibit terorisme,” kata Wapres.
Lebih lanjut diutarakannya, nilai kesetiakawanan sosial bisa mengikis intoleransi dengan mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, atau perbedaan lainnya. “Dengan semangat toleransi, bisa memperkuat dan menjaga karakter masyarakat Indonesia yang majemuk,” katanya.
Wapres mengatakan masalah kedua yang dihadapi bangsa adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, katanya lagi, selama pemerintahan Joko Widodo angka kemiskinan sudah berhasil ditekan dibawah satu digit. Akan tetapi, angka ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih cukup lebar.
“Banyak kasus konflik sosial yang akarnya sebenarnya adalah lebarnya ketimpangan pendapatan. Usaha peningkatan pendapatan dengan program pemberdayaan masyarakat hanya bisa terlaksana bila dalam jiwa masyarakat memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi,” jelas Wapres.
Menurutnya, kesetiakawanan sosial bisa menumbuhkan kerelaan untuk membantu. Usaha besar membantu usaha kecil, kelompok kaya membantu yang kurang mampu.
“Maka akan terjadi transfer kapasitas ekonomi untuk menutup ketimpangan ekonomi,” kata Wapres.
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara melaporkan bahwa kesetiakawanan kosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.
Mensos menekankan, di dalam masyarakat Indonesia tumbuh jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih.
“Ini harus terus dikembangkan, direvitalisasi, didayagunakan dalam kehidupan berbangsa. Saat ini bangsa Indonesia masih berhadapan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan dan kebencanaan yang jumlahnya tidak kecil,” katanya. (*)
