Harian Sederhana, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dirinya berani mundur jika tidak mampu memenuhi enam tuntutan mahasiswa terkait kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap.
Sebelumnya, Selasa, ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Aliansi Sumsel Melawan Asap (G.ASMA) menyuarakan enam tuntutan terkait karhutla dan asap di Kantor Gubernur Sumsel.
Sempat terjadi kericuhan karena mahasiswa menginginkan Herman Deru datang langsung menemui peserta aksi.
“Tuntutan pertama, tangkap, adili, dan cabut izin perusahaan pembakar lahan di Sumatera Selatan,” kata Koordinator aksi sekaligus Presiden Mahasiswa, Ni’matul Hakiki Vebri Awan saat orasi seperti dikutip Antara News, Selasa (17/9)
Tuntutan kedua, kata dia, tindak tegas oknum pembakar lahan di Sumsel menurut Perda no.08 tahun 2016 pasal 17 dan 18 dan atau UU nomor 32 tahun 2009.
Tuntutan ketiga pihaknya meminta aturan hukum terkait pembukaan lahan di Sumatera Selatan sesuai pasal 56 UU 39 tahun 2014, tuntutan keempat pihaknya meminta pembentukan tim gugus tugas untuk mitigasi bencana karhutla serta pengawasan lahan gambut dan lahan yang rentan terbakar.
Lalu tuntutan kelima, memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat karhutla secara gratis, dan tuntutan keenam Herman Deru diminta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang kewajiban pencegahan karhutla oleh setiap perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla.
“Jika tuntuan G.ASMA tidak terpenuhi dan tragedi asap terulang kembali 2020 dan seterusnya, maka Gubernur Sumatera Selatan siap mundur dari jabatannya,” ujar Ni’matul.
Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru hanya menyanggupi enam tuntutan inti mahasiswa, sementara ia menolak mundur jika karhutla masih terjadi tahun depan. (*)
