Menu

Mode Gelap
Selasa, 14 April 2026 | 13:18 WIB

Politik

Jumlah Pemilih 3.5 Juta, Kabupaten Bogor Kategori Rawan

badge-check


					Jumlah Pemilih 3.5 Juta, Kabupaten Bogor Kategori Rawan Perbesar

Harian Sederhana, Cibinong – Jumlah pemilih yang gemuk, yakni sebanyak 3.494.743 suara, membuat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor menjadi rebutan para kontestan di Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

“Kita menetapkan DPTHP ketiga menjadi 3.494.743 dengan jumlah TPS 15.000,” kata Komisioner KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan saat dihubungi Harian Sederhana, kemarin.

Herry menyebut, terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 35.092 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 18.067 pemilih dan perempuan berjumlah 17.025 pemilih. Mereka  tersebar di sembilan kecamatan, 17 Desa/Kelurahan,” ucapnya.

Adapun penambahan pemilih baru ini disebabkan data pemilih yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berkurang menjadi 6.044 pemilih TMS dari sebelumnya 11.752 pemilih TMS.

Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi pemilih disabilitas yang jumlahnya mencapai 1.453 terdiri dari tuna daksa 404, tuna netra 263, tuna wicara 267 dan tuna grahita 104.

Sementara, Ketua Divisi Bidang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengaku bahwa jumlah DPT sangat besar ditambah jumlah TPS sehingga Bawaslu pusat menetapkan Kabupaten Bogor berada pada kategori rawan.

“Kami sadar akan hal itu, maka akan diluncurkan indeks kerawanan TPS di sejumlah kecamatan. Hal ini merupakan upaya-upaya maksimal kaitan strategi pengawasannya pencegahannya,” jelas Burhanudin.

(*)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

BRI BO Gatot Subroto Salurkan Jumat Berkah

13 April 2026 - 16:20 WIB

Pileg 2029 PDI Perjuangan Depok Menargetkan 11 Kursi, Yuni: Kita Solid

6 April 2026 - 22:12 WIB

KSPSI: Stop Wacana Dua Periode dan Figur Wapres Baru

17 Februari 2026 - 01:30 WIB

Program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Imam-Ririn Terhadap Anak Yatim di Kota Depok, Ada 6 Manfaat

6 November 2024 - 11:55 WIB

Janji SS-Chandra Beri Rp300 Juta Per RW Dinilai Beresiko: Tidak Bisa Dikelola Sembarangan

7 Oktober 2024 - 15:51 WIB

Trending di Politik