Menurut Sudewo, saat dirinya menjadi anggota DPR periode 2009-2014 DKI Jakarta pernah dilanda banjir besar. Saat itu Komisi V berupaya mengambil sikap dengan memanggil mitra kerjanya seperti Kementrian PUPR, Badan Menterologi, Klimatalogi dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas. Jokowi yang saat itu masih menjadi Gubernur turut diundang.
“Komisi V juga mengundang Gubernur DKI ketika itu pak Joko Widodo. Dan forum itu pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan komisi V,” kata Sudewo.
Dia pun mengapresiasi Jokowi yang memenuhi undangan Komisi V. Disitulah Jokowi bisa bekerjasama dengan mitra Komisi V dari Kementerian PUPR, BMKG dan Basarnas untuk menangani permasalahan banjir itu.
“Ada penanganan-penanganan nyata strategis, dan kita lihat, kita rasakan pasca itu di tahun berikutnya banjir DKI agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya,” kata Sudewo.
Atas dasar itulah, Sudewo pun menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR. Padahal dalam forum ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada banjir yang melanda belakangan.
“Namun sekarang, karena gubernur tidak hadir sudah sepakat rapat ini sebaiknya kita tunda,” tegas dia.
Berbanding terbalik dengan dua anggota lainnya, Irwan selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat justru malah menyindir janji Presiden Jokowi akan menuntaskan banjir di DKI Jakarta dan Jabodetabek di Pilpres 2014 lalu.
“Alhamdulillah, pelan-pelan diwujudkan dengan memindahkan masalah itu ke Kaltim, jadi ibu kota negara,” kata Irwan.
Menurutnya, banjir di DKI Jakarta selama ini disoroti karena faktor politis dibanding substansi. Lantaran DKI Jakarta merupakan ibukota negara. Padahal jika dilihat, banjir bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja. Tetapi hampir semua daerah di Indonesia.
“Jadi nanti pelan-pelan Jabodetabek ini tidak ada yang nyorot kok. Jadi terima kasih, Pak Jokowi sudah memindahkan masalah banjir di Jabodetabek dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim,” tandasnya.
Lantaran ketidakhadiran tiga pimpinan daerah tersebut, Ketua Komisi V DPR, Lasarus memutuskan RPD perihal penanganan banjir ini ditunda.
“Rapat kali ini akan kita jadwal ulang sampai seluruh gubernur datang. Karena kehadiran mereka ini sangat penting dalam memperkuat koordinasi penanganan banjir,” tutupnya.
Seperti diketahui, Komisi V mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, perwakilan BMKG dan Badan SAR Nasional. Pertemuan dilakukan untuk membahas banjir yang melanda wilayah Jabodetabek yang terjadi awal 2020. (*)
