Sebelum lebih jauh ke soal data, ia menjelaskan bahwa Lippo yang menaungi Meikarta merupakan suatu lembaga hukum tersendiri, dimana kemudian mempunyai anak perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama atau yang dikenal Meikarta. Meikarta itu punya rekanan untuk membangun total 53 tower di lokasi itu yakni China Contruction yang merupakan BUMN China.
“Nah dia (China Contruction) mereka punya vendor lagi ada sekira 12-18 vendor. Dan informasi A1 nya vendor-vendor itu juga perusahaan China juga,” ucap dia.
Budiyanto mengungkapkan keluarnya angka dugaan 3.000 TKA China ilegal di proyek Meikarta dikarenakan tidak ada data jelas yang dilaporkan pihak PT MSU ataupun rekanan kontraktornya.
Apalagi saat dilakukan pemerisaan virus corona terdapat penjelasan berbeda soal data. Antara data dari pihak Meikarta maupun Dinas Tenaga Kerja.
“Sehingga kalau bicara data, Lippo Cikarang itu tidak punya data berapa jumlah TKA China, MSU (Meikarta) juga sepunuhnya tidak tahu persisnya, China Contruction itu juga tidak tahu jumlah pekerja data yang vendor-vendornya itu. Sehingga selalu ada distorsi dan bias soal masalah data, karena tidak ada yang benar,” ungkap dia.
Misalnya, sambung Budiyanto, Disnaker menyebut ada 260 TKA China akan tetapi ternyata menurut PT MSU (Meikarta) berbeda.
“Awalnya 7 orang tapi didalam dokumennya ada 260. Terus china contruction di Disnaker ada 50 orang tapi pada saat rapat tadi ngakunya 86 orang.
“Jadi tidak ada kejelasan ya, padahal secara kasat mata dilapangan bisa kita lihat banyak sekali TKA China di lokasi proyek ini,” beber dia.
Untuk data dugaan 3.000 TKA China ilegal, ia melihatnya dari jumlah tower yang dibangun sangat tidak mungkin jika hanya dikerjakan oleh ratusan pekerja saja.
Fakta di lapangan juga bisa dilihat para pekerja didominasi para TKA China. “Ini harus ditelusuri oleh Disnaker dan Imigrasi apalagi pada saat kunjungan untuk pemeriksaan itu mereka hadir, dan saya pikir mereka pasti rasakan kejanggalan itu,” kata dia.
Budiyanto menerangkan sebagai anggota dewan apalagi lokasinya berada di daerah pemilihannya akan terus investigasi dan menanyakan angka pasti jumlah TKA China di proyek Meikarta. Sebab, ada dua hal yang harus menjadi perhatian pertama dari sisi ketenagakerjaan dan pendapatan negara.
“Ada dua hal dari sisi ketenagakerjaan, pertama ini masalah kedaulatan negara, kedua masalah pendapatan negara dan daerah Kabupaten Bekasi,” jelas dia.
“Ini kita bicara bukan masalah sentimentil, kita bicara memperbaikai negara daerah bisa dapat pendapatan dan masyarakat menikmati pembangunan ini,” kata Budiyanto.
Apalagi saat ini ada persoalan virus corona. Sehingga harus dipastikan seluruh TKA China di Kabupaten Bekasi tidak terinfeksi atau aman dari virus tersebut.
“Langkah pendek kami, saya tutup mata legal atau ilegal yang penting pastikan itu diinvestigasi secara medis, supaya ada kepastian berapa pun jumlahnya mau satu atau dua mau 100 atau 3000 mereka bersih dari virus corona,” papar dia. (*)
