Harian Sederhana, Bekasi – Dimenangkannya PT Bina Jati Mutiara (BJM) pada tender pembangunan gedung kantor Kementerian Agama di Jalan Rawa Tembaga II, oleh Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bekasi, patut dipertanyakan.
Demikian ditegaskan Ketua Investigasi LSM Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahmad Ghozali.
Patut dipergunakannya pemenang tender pekerjaan dengan nilai kontrak Rp33 miliar lebih itu, terkait track record yang dimiliki perusahaan tersebut sangat buruk.
Seperti kata Gode sapaan akrab Ahmad Gozali, pembangunan rehab gedung dan mess laboratorium Kesmavet.
Diduga kuat terjadi pelanggaran dalam proses pekerjaan bangunan tersebut, hingga 5 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya.
Selain itu tambah Gode, proyek penanggulangan banjir di Perumnas 3, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang di menangkan PT. BJM dengan nilai proyek Rp 4,6 miliar pada tahun 2014.
“Pada pekerjaan itu, negara dirugikan sekitar Rp1,6 miliar akibat adanya dugaan Mark Up atau pemahalan anggaran proyek. Hal itu berdasarkan LHP-BPK tahun 2015,” tandas Gode, Kamis (26/12).
Atas dua kasuistik tersebut lanjut Gode pihaknya menduga PT. BJM telah memanipulasi secara terstruktur untuk bisa memenangkan, mengerjakan dan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai kaidah hukum. “Makanya patut diduga adanya konspirasi antara PT.BJM dengan ULP Kota Bekasi untuk memenangkan proyek pembangunan Gedung Kementerian Agama itu,” tegasnya.
Hide juga mengatakan, selain kedua persoalan yang melibatkan PT. BJM, perusahaan Jasa Kontruksi itu juga pada tahun 2019 ini meninggalkan proyek kontruksi pembangunan jembatan Pantai Bakti tahap 2, di Kecamatan Muara Gembong yang dimenangkanya dengan nilai Rp 43.041.757.419,- dengan alasan belum adanya serifikat kontur tanah karena jembatan yang bentang 100 harus ada kajian teknis.
“Selain itu, tahun 2019 ini PT. BJM memenangkan Belanja Proyek Kontruksi lanjutan pembangunan jembatan Pembayuran – Rengasdengklok Kecamatan Pebayuran dengan nilai Rp24.771.360.887,-. patut diduga PT. BJM memberikan upeti untuk mendapatkan Proyek-proyek besar di Bekasi khususnya,” kata bebernya.
Perlu diketahui bahwa PT. BJM memenangkan jasa kontruksi pembangungan gedung Kementerian Agama dengan nilai penawaran Rp 33.361.100.000,-, sedangkan ada penawaran rendah seperti PT. Bersinar Jesstive Mandiri penawaran sebesar Rp. 32.919.987.244,- dan penawaran yang lebih rendah oleh PT. Syarif Maju Karya dengan penawaran sebesar Rp 32.325.115.590,-.
Pembangunan gedung Kantor tersebut yang didirikan diatas lahan seluas 2.250 meter persegi itu, rencananya akan dibangun lima lantai, dengan luas bangunan nantinya menjadi 4.020 meter persegi.
Sayang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfibwlum berhasil dikonfirmasi.(*)
