Sementara Anggota Komisi IV lainnya Saeful Bahri mempertanyakan anggaran untuk pencegahan penyakit menular sebesar Rp1,2 Miliar, baik untuk peruntukan dan penggunaannya.
“Ketika ada emergency seperti ini, tentunya dana itu bisa dipergunakan, yang penting lagi itu bagaimana SOP dalam penanganan corona. Lalu SOP bagi RS dalam merujuk pasien corona, bagaiman dan seperti apa, karena biaya ditanggung pemerintah,” tegas Politisi PPP itu.
Selain itu, dia juga mempertanyakan tentang SOP bagi RS terhadap pasien ODP, juga SOP alat perlengkapan diri (APD) bagi petugas kesehatan dan ketersediaan stock di masing RS/Faskes. “Dinkes mengiyakan ada anggaran itu tetapi belum digunakan, seharusnya dana itu dipergunakan sekarang untuk membeli alat alat ataupun desisfektan,” tandasnya.
Sementara Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit dr. Djohan Musali menuturkan, kesiapan Dinkes sudah siap dengan infrastruktur yang ada saat. Bahkan kata dia, koordinasi sudah dilakukan dengan seluruh RS di Kota Bogor. Alat Perlengkapan Dinas (APD) masih banyak dibutuhkan, tapi saat ini APD bukan penganggaran Dinkes.
“Sudah mengontek supliyer supliyer nya supaya cepat dikirim mendatangkan kesini. Anggaran itu sebesar Rp2 Miliar untuk scaner, masker, APD, dan Desisfektan,” ujarnya.
Untuk pembersihan ruang publik, Dinkes hanya memberi obat, dan masing-masing pengelola yang membersihkan sendiri, dan bagusnya di lap supaya kumannya mati.
Terkait diliburkannya sekolah, memang sekolah belum menerima obat desisfektan , rencana dalam minggu ini akan di kirim. “Kita juga imbau untuk melakukan pembersihan sendiri dulu sambil menunggu kiriman dari kami,” jelasnya.
Terkait RS di Kota Bogor yang menyediakan rumah isolasi ada 4 yaitu RSUD, Bogor Senior Hospital, Siloam dan Hermina kalau yang lain tekanan negatif nya masih standar. (*)
