Harian Sederhana, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai pelatihan online paket kartu Prakerja layak dicoret, khususnya untuk wilayah Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan pria yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini pada saat mengikuti rapat konsultasi pimpinan di DPRD Jabar. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan komisi dan fraksi, serta Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja beserta Jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Jabar, Kamis (16/04).
“Saya menyampaikan gagasan agar ada modifikasi paket prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk wilayah Jawa Barat,” kata Gus Ahad, panggilan akrabnya, Jumat (17/04).
Politisi PKS Dapil Karawang Purwakarta ini menyampaikan, saat ini para penganggur atau tunakarya yang disasar program tersebut, khususnya di Jawa Barat, sangat berada kondisinya, yakni dalam posisi kekurangan.
“Sehingga aset mereka, seperti smartphone, biasanya telah mereka gadaikan atau jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau pun tidak, mereka tak akan sanggup membeli pulsa yang cukup karena uang yang ada telah dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih prioritas,” ujar Gus Ahad.
Karena itu, sambungnya, program pelatihan online yang dimasukkan ke dalam paket kartu prakerja tidak lagi efektif. Terlebih, saat ini pada masa penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang ekonominya terdampak.
“Dalam forum tersebut saya menyampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar segera mengirimkan surat kepada presiden RI atau kementerian terkait. Tujuannya agar pelatihan online pada paket prakerja untuk Jawa Barat sementara dicoret dulu,” ucapnya.
Adapun dananya, kata Gus Ahad, dialihkan kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Kita realistis aja. First thing first, yang paling penting sekarang harus kita utamakan terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Gus Ahad menjelaskan, saat ini masyarakat butuh dana tunai agar bisa survive dalam menjalankan kehidupannya dan keluarganya masing-masing.
“Dengan adanya Rp 1 juta yang seharusnya digunakan untuk pelatihan online, minimal bisa menyelamatkan dua keluarga apabila masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu,” kata Gus Ahad.
Dirinya berharap masukannya itu bisa tersampaikan dan diapresiasi positif oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat.
“Masukan ini juga membutuhkan dukungan masyarakat luas agar modifikasi program kartu prakerja untuk selama masa COVID-19 ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Dirinya pun mengajak semua stakeholder, mulai dari anggota dewan di semua level, pimpinan daerah, hingga masyarakat sipil berbagai profesi dan masyarakat umum lainnya, bisa menyerukan modifikasi tersebut kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat.
“Semoga kita semua bisa bertindak cepat dan efektif untuk kemaslahatan seluruh warga Indonesia, khususnya di Jawa Barat,” ucap Gus Ahad. (*)
