Dadang mengakui kampanye penghapusan pajak motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup sebagai satu dari hal ihwal PKS bisa menggaet banyak suara di kota Bogor. Meskipun, kata dia, kampanye itu tak bisa diterima dalam pemerintahan. “Banyak janji-janji PKS. Namun harus dibuktikan oleh PKS,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan dari Kota Bogor ini menganggap program yang didengungkan oleh PKS itu absurd dan tak yakin disetujui oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dia mengatakan, program itu tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menaikkan penerimaan untuk menutupi lubang difisit anggaran.
“Ini menyangkut masalah pemasukan pajak negara. Mungkin itu pola-pola kampanye mereka, yang penting dapat suara rakyat dulu lalu pembuktiannya belakangan,” kata Dadang.
“Program itu malah mengurangi penerimaan yang sangat potensial, ini sangat bertolak belakang, saya yakin itu akan mendapat penentangan dari fraksi PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Program-program seperti itu, Dadang menambahkan, tidak pro rakyat kecil karena yang memiliki kendaraan motor maupun mobil termasuk mampu. Program tersebut menurutnya hanya untuk menarik simpati masyarakat dan belum tentu bisa dipertanggung jawabkan.
“Hal yang wajar kita mengenakan pajak kepada orang yang mampu, yang punya kendaraan kan mampu, dan sepertinya sekarang juga tidak terlalu berat istilahnya cuma setahun sekali saat perpanjang pajak dan 5 tahun sekali saat perpanjangan SIM, hal itu sebetulnya terlalu absurd, jadi program yang asal dilontarkan hanya untuk tujuan menarik simpati masyarakat dan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Dadang.
(*)
