Dalam perpanjangan PSBB Bodetabek nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan lebih maksimal, baik dari sisi peraturan dan kebijakan. Beberapa usulan, lanjut Dedie, seperti penerapan PSBB serempak di wilayah Jabodetabek.
Dia menilai, dengan dilakukan serempak. Artinya bisa mempunyai satu ukuran atau parameter yang sama. “PSBB harus serempak, agar tidak ada miss leading sehingga kita mempunyai ukuran yang sama secara kualitatif dan kuantitatif. Bila perlu PSBB Bandung Raya juga bersamaan,” kata Dedie.
Usul lainnya, juga terkait kewenangan. Khususnya pembatasan moda transportasi. Para kepala daerah mengusulkan diberi kewenangan untuk menentukan arus lalu lintas transportasi, khususnya yang berbatasan antar wilayah. Hal ini merujuk terkait kebijakan perbedaan operasional KRL dan ojek online.
Untuk penghentian industri di luar delapan yang dikecualikan maka harus benar-benar dihentikan. “Artinya bila 28 April PSBB habisnya, langsung nyambung dua minggu ke depan (Selasa 12/5/2020),” kata Dedie.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menyebut penerapan PSBB di Bodebek yang sudah berjalan sejak 15 April 2020 dinilai kurang efektif. Untuk itu, dirinya bersama kepala daerah di kawasan Bodebek pun sepakat perpanjangan PSBB.
“Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi,” ujar Ade.
Lima kepala daerah Bodebek, sambung Ade, akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. “Muatan peraturannya masih tumpeng-tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian,” katanya.
