Harian Sederhana, Bogor – Menyampaikan penolakan atas Rancangan Undang Undang Ciptaker yang menjadi bagian Omnibus Law, ratusan buruh berunjukrasa di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu (26/2).
Mereka menyuarakan aspirasinya menolak rancangan undang-undang tersebut, lantaran dinilai memberi ketidakpastian kerja, jaminan sosial dan pendapatan.
Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Mudrika mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja tidak mensejahterakan pekerja dan justru malah memberi ketidakpastian. “Hilangnya upah minimum, pesangon, outsourcing seumur hidup,” kata Budi usai aksi.
Budi mengungkapkan, buruh tidak akan pernah mau berdiskusi soal RUU ini karena mereka tegas menolak itu. “Intinya kami menolak itu,” tegas dia.
Dirinya menilai bahwa Omnibus Law sudah merugikan kaum buruh. Sehingga apabila dibiarkan tenaga asing minim skill akan bebas masuk ke Indonesia dan makin banyak pengangguran di negeri ini.
“Hilangnya jaminan sosial dengan adanya outsourcing seumur hidup dan akan hilang sanksi pidana untuk pemilik usaha, ini sangat jelas merugikan kami para buruh,” tandasnya.
Menyikapi seeuan para buruh tersebut, para pimpinan dewan memberi ruang untuk beraudiensi dan menyerap aspirasi dari para buruh.
Usai audiensi, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto didampingi wakil ketua DPRD Jenal mutaqin dan Anggota DPRD dari PPP Rizal Utami turun menemui peserta aksi.
Mewakili Ketua Dewan, Jenal dengan lantang menyatakan bahwa seluruh Fraksi sepakat menolak Omnibus Law lantaran merugikan buruh.
Selain itu, ia juga berjanji akan membuat surat secara resmi menyampaikan aspirasi buruh ke ke DPR RI supaya menjadi pertimbangan dalam keputusan mengesahkan Undang-Undang yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami bakal membuat surat resmi dan menyampaikan aspirasi buruh ke DPR RI. Lantaran adanya penolakan dari beberapa fraksi di DPRD,” pungkasnya. (*)
