Menu

Mode Gelap
Kamis, 18 Desember 2025 | 00:59 WIB

Sukabumi

Ribuan Massa Protes RI Kerjasama Dengan China, Kenaikan BPJS Dan Pemindahan Ibu Kota

badge-check


					Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) gelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) depan Kantor DPRD Kota Sukabumi. Perbesar

Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) gelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) depan Kantor DPRD Kota Sukabumi.

Harian Sederhana, Sukabumi – Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) gelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) depan Kantor DPRD Kota Sukabumi jalan Ir. H Juanda, Jumat (6/9)

Mereka menolak kebijakan Pemerintah Jokowi yang menaikan iuran BPJS dan pemindahan Ibu kota Jakarta. Dalam Aksinya mereka menuntut pemerintah pusat yang tertuang melalui petisi.

“Kami menolak adanya One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Inisiative (BRI) kerja sama antara pemerintahan Indonesia dengan china ini dinilai merugikan bangsa,” jelas koordinator aksi Budhy Lesmana usai orasi.

Tuntutan lain tertuang dalam petisi yakni, poin pertama menolak bentuk apapun penjajahan china. kedua, menolak pemindahan ibu kota Jakarta karena Jakarta merupakan kota mengandung nilai sejarah tinggi.

Ketiga kata dia, menolak kenaikan BPJS dan TDL, ke empat pengakuan terhadap bendera tauhid, karena merupakan sejarah Nabi Muhammad SAW bukan milik bendera organisasi yang dilarang dan Kelima menolak kriminalisasi ulama.

“Kami mewakili masyarakat lebih dari 36 ormas nasional dan ormas islam sepakat bergabung dan turun kejalan menyuarakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi aksi Unras, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kepadanya.

“Kita akan teruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Tidak dipungkiri, kebijakannya ada di pusat salah satunya BPJS,” terang Fahmi

Menurutnya, salah satu tuntutan yakni sekaitan BPJS pemerintah mempunya pertimbangan – pertimbangan mengenai kenaikan BPJS.

“Nanti kita informasikan selanjutnya, pasti ada kebijakan – kebijakan yang diambil kalau memang BPJS naik,” tambahnya.

Sementara Anggota DPRD Syihabudin menyebut sebagai wakil rakyat aspirasi ini sangat aspiratif. “Kami sangat sadar kondisi eksisting masyarakat dengan kebutuhan saat ini,” katanya.

Ditambah lagi kata dia, beban – beban yang dirasakan masyarakat tentunya kalau jadi naik akan menjadi beban masyarakat. “Saya harap pemerintah mengkaji ulang, untuk menaikan tarif yang dibebankan masyarakat,” katanya.

Lanjut syihab, aspirasi ini akan sisampaikan. Sebab aspirasi tersebut merupakan usulan masyarakat secara keseluruhan. “Karena saya wakili mereka, tentunya kami aspirasikan sesuai harapan mereka,” pungkasnya.

Aksi diwarnai penandatangan petisi dimulai dari koordinator aksi Budhy Lesmana di ikuti Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Anggota DPRD Syihabudin, kepala BPJS Yasmin Ramadhana Hararap. Kemudian, petisi diserahkan ke masing masing untuk ditindaklanjuti.

Aksi yang melibatkan ribuan massa itu, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk memperlancar aksi dan arus lalu lintas, Polisi memberikade jalan Ir H Juanda. (*)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

KPK Masih Usut Soal Penyaluran Dana CSR BI dan OJK

14 Desember 2025 - 14:12 WIB

Program Budaya GO Titik Temu Budaya dan Teknologi Menuju Masa Depan Kebudayaan

26 Oktober 2025 - 20:28 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Kementerian Kebudayaan Luncurkan Budaya Go

26 Oktober 2025 - 11:10 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya

11 Oktober 2025 - 11:43 WIB

Konferensi Musik Indonesia 2025

KPK Diminta Memperluas Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi CSR dari BI dan OJK

27 Agustus 2025 - 22:32 WIB

Dua Pejabat Pemkab Bogor Digilir KPK.
Trending di Nasional