Harian Sederhana, Bogor – Rencana penerimaan hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Atase Perhubungan RI – Den Haag, Belanda, di kawasan Menteng, Jakarta kemarin.
“Pihak Belanda masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan RI terkait diambil tidaknya hibah trem dari Utrecht ini. Kota Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan dan BPTJ sebagai executing agency untuk keputusan akhirnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Atase Perhubungan RI di Den Haag mengutus Konsultan Ahli Kelaikan Trem Mr. Leo Haring dan Mr. Han Harland.
Sementara dari Pemkot Bogor juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi dan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto.
Rencana hibah trem ini, sambung Dedie, memiliki batas waktu hingga Juni 2020. Menurutnya, jika pihak Kemenhub dan BPTJ belum memberikan keputusan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka rencana hibah trem dari Belanda itu pun akan dibatalkan.
“Mengingat ada tenggat waktu yang membatasi mereka terkait rencana penggantian trem disana. Batas waktunya Juni 2020. Jika tidak ada keputusan hingga bulan Juni nanti, maka secara otomatis rencana hibah trem untuk Kota Bogor batal,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bogor tidak terlalu khawatir jika hibah trem dari Belanda tidak jadi terealisasi. Dedie mengaku telah memiliki alternatif lain jika pihak Kemenhub dan BPTJ tidak memberikan keputusan.
“Pemkot Bogor telah memiliki alternatif lain bila tidak mendapat unit hibah trem dari Belanda. Skema lain itu adalah dengan menggunakan produk trem buatan dalam negeri dari PT INKA,” pungkasnya.(*)
