Terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi membantah soal dirinya telah memberikan intruksi pengaturan teks khotbah Jumat di Bandung, Jawa Barat. Hal itu diungkapkannya ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/01).
“Endak, endak, belum pernah kita ngomong,” kata Fachrul.
Ia mengaku, dirinya hanya bercerita kepada para Kepala Kantor Kemenag di daerah perihal hasil studi bandingnya ke Abu Dhabi soal ceramah para khotib. Fachrul pun membantah dan sama sekali tidak berkeinginan untuk mengatur materi khotbah Jumat.
“Saya cerita apa yang ada di Saudi, di Emirat Arab, apa yang ada di negara-negara Arab. Belum pernah berpikir mengubah-ubah. Silahkan pahami itu, endak pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini,” bebernya.
Ia mengaku menceritakan kondisi di negara Arab agar masyarakat di Indonesia juga memahami situasi di negara berpenduduk Muslim lainnya. “Saya cerita saja supaya dipahami, oh di sana begini,” tambah Fachrul.
Sebelumnya, Kemenag Kota Bandung berencana akan menyiapkan naskah khotbah Salat Jumat. Hal tersebut dilakukan agar menjaga rambu-rambu toleransi.
Kepala Kantor Kementeriam Agama Kota Bandung, Yusuf Umar mengatakan, wacana ini juga menurutnya telah diterapkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
“Berdasarkan informasi, Abu Dhabi, teks khotbah disiapkan pemerintah. Dalam hal ini di indonesia mungkin (naskah khotbah) lewat kementerian agama, dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun toyibatun wa robun gofur,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (21/01).
Dengan demikian, ia berharap wacana tersebut juga akan mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat secara umum. Ia mengklaim metode ini bisa menjaga dan menciptakan ketentraman di masyarakat.
Dengan demikian, isi dakwah pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau urgensi di tengah masyarakat. Seperti tema kehidupan bertoleransi sebagai negara menganut Pancasila.
“Bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup di antar umat beragama ini supaya tetap rukun, aman damai dan hidup sesuai negara pancasila ini bagaimana agar masyarakat melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain,” ucap dia.
“Temanya disiapkan, Jumat ini apa, Jumat depan apa, sehingga ada rambu-rambunya. Sehingga diharapkan ini tentu saja perlu ada political will dari pemerntah kota. Kalau bapak wali menghendaki, kami siap untuk mengawal itu,” lanjut dia.
Meski demikian, selanjutnya ia berharap tahapan selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan diskusi bersama MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung.
“Karena inovasi itu pasti ada tantangan. Tapi kan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. InsyaAllah akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
