Mengenai kriteria siapa yang terdampak, Hasbullah menyebutkan ada beberapa diantaranya pekerja yang dirumahkan karena antisipasi penyebaran virus yang dilakukan oleh kantor tempat bekerja.
“Ada juga ojek online yang pemasukannya menurun akibat sepi penumpang, itu yang menjadi prioritas kami,” tutur Hasbullah ketika dihubungi Harian Sederhana, Rabu (01/04).
Hasbullah menerangkan, Pemprov Jawa Barat sejauh ini telah mengantongi sekitar 1,6 juta jiwa yang terdampak secara langsung akibat pandemi Covid-19. Kesemuanya dikatakan akan mendapat bantuan dalam bentuk logistik atau kebutuhan bahan pokok senilai Rp 500 ribu.
“Gubernur sudah mengirimkan surat edaran kepada bupati mapun wali kota se-Jawa Barat untuk mendata secara akurat orang-orang yang terdampak terhadap virus corona, data itu nantinya akan diolah Bapedda dan disetorkan kepada Pemprov Jawa Barat,” tutur Hasbullah.
Hasbullah melanjutkan, selain dampak sosial ekonomi dari virus corona, ada hal lebih penting yang harus dibahas, yaitu bagaiaman cara memerangi virus Covid-19, baik terhadap yang terkonfirmasi positif, orang dalam pemantauan (ODP) ataupun pasien dalam pengawasan (PDP.
“Ketiga kriteria tersebut yang menjadi akar masalahnya, kalau tidak segera diselesaikan, efek dominonya akan semakin luas,” ucapnya.
Dampak yang akan ditimbulkan, kata dia, tidak hanya pada konteks sosial ekonomi, namun lebih kepada pelayanan publik. Semua roda kehidupan akan terganggu jika akar masalah Covid-19 tidak segera ditangani.
Hasbullah melanjutkan, bagi terkonfirmasi positif, ODP dan PDP agar dilakukan penanganan secara medis karena Pemprov juga memberikan bantuan fasilitas bagi rumah sakit se-Jabar yang menangani kasus covid-19. (*)
