Harian Sederhana, Depok – Kurangnya ketersediaan jamban di setiap rumah sebagai sarana warga untuk Buang Air Besar (BAB) menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menegaskan terpantau dari 11 Kecamatan di Kota Depok masih banyak warga yang belum memiliki jamban. Namun, dirinya belum bisa memberikan jumlah data yang valid karena masih harus di apdet melihat setiap tahunnya banyak dibangun rumah baru.
“Memang masih didapati warga yang tidak memiliki akses BAB. Dengan kata lain, belum menggunakan jamban. Mungkin jambannya ada tapi akses sanitasinya seperti septic tank-nya tidak ada,” bebernya.
Sehingga terpantau warga yang belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) itu masih menggunakan sarana sungai. Hal tersebut tentunya tidak baik bagi kesehatan dan mencemari lingkungan sungai.
“Soal data kita masih harus upgrade, setiap tahun banyak orang di Depok bangun rumah biasanya untuk kontrakan-kontrakan. Nah, disitulah biasanya mereka tidak punya kamar mandi (WC) akhirnya mereka buang air disembarang tempat,” jelasnya.
Kondisi tersebut menurut, Novarita juga didukung oleh perilaku masyarakat yang sudah terbiasa tanpa adanya MCK. Malahan, ada ungkapan tidak bisa buang air besar maupun kecil di kamar mandi dalam rumah lebih baik di Koya (kolam buatan untuk buang air di empang).
Oleh sebab itu, pihaknya berupaya untuk menghilangkan perilaku tersebut dengan sosialisasi program lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
“Kita dorong masalah ini dengan menggelorakan lima pilar STBM yang meliputi setop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah yang aman, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman,” bebernya.
Selain itu, Nova juga menegaskan perlu ada inovasi yang kongkrit dari masalah tersebut. Disebutkannya, sebuah solusi yang bisa digunakan yaitu dengan memberdayakan kelurahan untuk mengajukan pembuatan MCK ke Pemerintah Kota Depok.
Apabila pemerintah tidak ada anggaran maka kelurahan bisa mencari dana dengan berkoordinasi lewat para pengusaha di wilayah setempat.
“Misalkan di satu wilayah ada 10 toko bahan bangunan (material). Kelurahan bisa mengeluarkan SK yang menyatakan tiap pengusaha matrial menyumbang 1 sak semen tiap bulannya. Bahan baku itu ditabung, sambil mendata siapa saja warga yang belum punya MCK. Sesudah terkumpul bahan bakunya, nanti bisa gotong royong dengan warga sekitar membangun MCK,” tandas Novarita.
Masih ada warga Kota Depok yang buang hajat di sembarang tempat karena belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus atau MCK di dalam rumahnya, cukup menarik perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menuturkan akan segera menanggapi hal tersebut. Sebagai, gerakan awal dirinya akan membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) terkait data warga yang belum memiliki jamban.
“Saya ucapkan terimakasih, dengan informasi ini. Tentunya sangat bermanfaat, kedepannya kami akan segera mengambil langkah mendatangi lokasi dan membuat septic tank komunal,” pungkasnya. (*)
