Harian Sederhana, Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memulai tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan serentak 2020 di delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah menuturkan, langkah ini penting dilakukan untuk menandai bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai. Dengan demikian, Bawaslu di internal kelembagaan melakukan upaya-upaya penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsinya.
“Kami melakukan sosialisasi. Ini adalah bagian dari kami menginformasikan kepada seluruh stakeholder, khususnya peserta pemilu dan masyarakat di Jawa Barat, khususnya di delapan kabupaten kota bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah mulai dan Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan,” tuturnya usai kegiatan, Rabu (20/11).
Pilkada Serentak 2020, katanya, adalah satu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilu langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah di kabupaten dan kota. Dalam proses tersebut ada beberapa persoalan yang muncul dan menjadi perhatian seperti soal politik transaksional, politik uang, dan netralitas ASN.
“Oleh karena itu, Bawaslu dalam upaya menjaga menghadirkan kualitas Pilkada 2020 yang lebih berkualitas demokratis dan berintegritas kami melakukan satu launching ini sebagai upaya sosialisasikan kepada para pihak,” katanya.
Bawaslu pun, katanya, sudah siap dalam empat hal, yakni siap dalam mencegah dan melakukan sosialisasi, siap mengawasi seluruh tahapan pilkada, siap juga dalam hal fungsi penindakan dalam upaya untuk penegakan hukum pemilu, dan Bawaslu siap sebagai lembaga peradilan pemilu berkaitan dengan administrasi pemilu.
“Nah, ini langkah kami bagian dari kesiapan Bawaslu dalam mengawal tahapan Pilkada serentak 2020 di delapan kabupaten kota di Jawa Barat,” katanya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, katanya, adalah pada kanal yang dibuat bernama “Salam Awas”, artinya saluran aspirasi masyarakat.
Program ini inisiatif Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang tahu bahwa partisipasi publik untuk mengawasi pilkada ini cukup tinggi.
“Kami harus menjaga perkembangan teknologi informasi, dengan “Salam Awas” ini, karena yang coba kami buat untuk semacam informasi dan pelaporan jalur aspirasi masyarakat,” katanya.
Harapannya, katanya, level partisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 selain partisipasi dalam menggunakan hak politik juga penting partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur.
“Pada prinsipnya Bawaslu menyatakan bahwa semua proses ketika tidak terkawal maka akan ada kerawanan. Oleh karena itu internal Bawaslu harus mengawal seluruh tahapan di setiap wilayah tadi solusi agar pengawasan tadi,” ujarnya.
Delapan kabupaten kota yang akan menggelar pilkada pada 2020 ini memiliki catatan khusus pada Pilkada 2015. Delapan daerah ini adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok. (*)
