Harian Sederhana, Bogor– Kualitas beras yang dinilai tidak layak standar membuat Bupati Bogor Ade Yasin kesal. Ia bahkan menyebut sebagian warganya menerima beras bantuan sosial atau bansos corona yang tak sesuai standar dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia pun menyebut, rendahnya kualitas beras ini bukan berasal dari pihaknya.
“Tapi ternyata pada saat kiriman itu (ditemui beras) yang jelek, berarti kan bukan salah kami ya. Ada kesalahannya ada di sana, di Bulog,” tutur Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (2/6).
Ade menyampaikan dirinya telah memerintahkan para kepala desa tak menyalurkan beras yang kondisinya tak sesuai standar itu ke warga. Ade memerintahkan agar beras tersebut ditukar dengan yang kondisinya bagus.
“Bahkan saya juga memberitahukan kepada para kepala desa. Kalau menerima beras jelek jangan dibagikan, tapi kita kembalikan kepada Bulog untuk ditukar,” lanjutnya.
Ade mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta pertanggungjawaban Bulog karena ada beras yang tidak sesuai standar. Dia mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor akan merapatkan kembali bansos beras yang diberikan ke masyarakat.
“Kan mungkin pengawasan yang kurang di sana sehingga beras-beras yang lama turun. Saya juga komplain saya nggak mau terima juga,” tandasnya.
“Kami pegangannya sesuai contoh bahwa beras harga Rp 10.548, itu adalah harga beras yang bagus. Dan kita juga pada saat itu sudah lihat ke lokasi dikasih yang bagus,” imbuh dia.
Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Bogor Irvan Baihaqi dari Fraksi PKS itu mendapatkan informasi melalui media sosial. Kabarnya, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciseeng mengeluhkan kualitas beras bansos Pemkab Bogor untuk masyarakat terdampak Covid-19 lantaran tidak layak dikonsumsi.
Hal itu pun membuat Irvan merasa geram. Ia bahkan langsung mendatangi rumah warga yang mendapatkan beras bantuan berkualitas tak baik itu, Rabu (27/5).
“Saya merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi atas informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial tersebut,” ungkap wakil rakyat dari Dapil VI ini.
Pasalnya, ia juga tidak ingin setiap laporan masyarakat di media sosial menjadi bola liar karena tidak mendapatkan respons cepat dari pemerintah. Hasilnya, beras itu memang tidak layak dikonsumsi.
“Melalui cerita masyarakat yang sudah memasak beras tersebut, saya mendapatkan fakta bahwa benar beras yang diterima masyarakat tidak layak untuk dimakan. Selain cepat basi, warna nasinya juga kuning dan juga berbau,” beber anggota Komisi II ini.
Ia pun berjanji akan segera menyampaikan temuan itu kepada Bupati Bogor. Ia sampai membeli beras sampel dari empat desa di kecamatan itu.
Tentu saja, kata Irvan, temuan tersebut akan menjadi catatan serius bagi Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor.
“Jangan-jangan ini terjadi di seluruh kecamatan,” tandasnya. (*)
