Biznisku.id – KedaiKOPI salah satu lembaga survei mengeluarkan hasil riset terkait kriteria pemimpin ideal.
Hasil tersebut dirilis pada Minggu 11 Januari 2026 dengan tajuk “Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional” pada Minggu 11 Januari 2025.
Berikut ulasannya KedaiKOPI dan tanggapan para narasumber yang hadir di acara tersebut.
Riset ini mengungkap perbedaan mencolok cara pandang antara kelompok elite dan non-elite dalam menilai sosok pemimpin ideal bagi Indonesia ke depan.
Penelitian tersebut dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) pada 2–3 Desember 2025 dengan melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, hingga guru.
Komposisi responden terdiri dari 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa, menegaskan bahwa riset ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan publik pada figur tertentu, melainkan memberikan gambaran objektif mengenai karakter pemimpin yang diharapkan masyarakat.
“Riset ini tidak bicara soal nama. Kami ingin memberikan masukan kepada publik, seperti apa sebenarnya gambaran pemimpin ideal berdasarkan suara masyarakat,” ujar Hensa.
Elite Fokus Strategi, Rakyat Ingin Solusi Nyata
Hasil FGD menunjukkan adanya jurang persepsi antara elite dan non-elite. Kelompok elite cenderung menilai pemimpin ideal dari kemampuan menyusun strategi makro dan kebijakan jangka panjang.
Sementara itu, kelompok non-elite lebih menekankan respons cepat dan konkret terhadap persoalan sehari-hari.
Perbedaan ini dinilai mencerminkan kesenjangan akses pendidikan dan informasi.
Meski begitu, riset KedaiKOPI menegaskan bahwa kedua kelompok sama-sama menilai pentingnya karakter, kompetensi, dan arah kebijakan sebagai fondasi kepemimpinan nasional.
Karakter Pemimpin: Blusukan vs Empati
Dalam aspek karakter, elite memandang sosok pemimpin merakyat melalui aktivitas blusukan sebagai simbol keberpihakan dan pembangunan citra kesejahteraan.
Ketegasan dimaknai sebagai keberanian mengambil keputusan strategis dan risiko besar, sementara visi dipahami sebagai orientasi jangka panjang.
Sebaliknya, kelompok non-elite lebih sensitif terhadap sikap empatik, kesederhanaan penampilan, serta kecepatan pemimpin merespons krisis seperti bencana.
Religiusitas juga menjadi indikator penting bagi non-elite untuk menilai moral pemimpin, termasuk kepedulian terhadap isu global seperti Palestina.
Kompetensi Dinilai dengan Cara Berbeda
Dari sisi kompetensi, elite menilai kecerdasan pemimpin dari kemampuan berpikir berbasis data, logika kebijakan, serta pemahaman geopolitik dan lingkungan.
Mereka juga menekankan pentingnya kerja tim dan tata kelola pemerintahan yang kuat.
Sementara non-elite lebih menaruh perhatian pada aspek praktis, seperti kejelasan ijazah, komunikasi dengan bahasa sehari-hari, kemampuan memberi instruksi langsung, serta pemerataan akses layanan dasar.
Kedua kelompok sepakat bahwa pengalaman dan rekam jejak bersih sangat penting, meski non-elite menambahkan faktor keluarga bebas kontroversi.
Prioritas Kebijakan Masih Terbelah
Perbedaan juga tampak pada isu kebijakan.
Elite menyoroti agenda besar seperti kedaulatan geopolitik, perlindungan lingkungan, moratorium tambang, serta penguatan tata kelola BUMN dan militer.
Non-elite lebih menuntut penyelesaian masalah langsung, mulai dari pungli birokrasi, layanan BPJS, bantuan sosial, hingga ketersediaan pangan murah.
Meski berbeda fokus, kedua kelompok sepakat bahwa pemerataan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama pemimpin nasional.
Pandangan Akademisi dan Pakar
Rektor Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut ada empat kriteria utama pemimpin ideal yang konsisten muncul: integritas, kompetensi, inspiratif, dan visi lingkungan luas.
Menurutnya, kompleksitas persoalan bangsa menuntut standar integritas yang semakin tinggi.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai hasil riset ini memperkuat aspirasi publik yang sejak lama menginginkan pemimpin berkarakter kuat dan berpihak pada rakyat.
Sementara Ekonom Talitha Chairunissa menegaskan bahwa ketegasan dan kecepatan bertindak masih menjadi daya tarik utama pemilih di Indonesia.
