Menu

Mode Gelap
Jumat, 5 Desember 2025 | 15:20 WIB

Nasional

Puncak 2 Solusi Terbaik

badge-check


					Kader sekaligus Bakal Calon Wali Kota Depok dari hasil Pemira PKS, Imam Budi Hartono (IBH). Perbesar

Kader sekaligus Bakal Calon Wali Kota Depok dari hasil Pemira PKS, Imam Budi Hartono (IBH).

Harian Sederhana, Bandung – Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengaku kemacetan di Jalan Raya Puncak sudah terjadi cukup lama. Karenanya dibutuhkan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi terbaik adalah realisasi Jalur Puncak 2

“Kemacetan di sana (Jalur Puncak-red) sudah terjadi puluhan tahun. Karena itu kami (DPRD Jawa Barat-red) akan mendorong agar terealisasi Puncak 2,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Selasa (29/10).

Pria yang akrab disapa IBH ini mengatakan, alasan dirinya mendorong Puncak 2 lantaran distribusi lalu lintas terbagi sebagian dan dapat mengurangi volume kendaraan agar tidak mengalami penumpukan seperti saat ini.

“Karena memang enggak ada alternatif lain kecuali itu (Puncak 2-red). Itu solusi terbaik mengatasi kemacetan yang sudah terjadi puluhan tahun,” katanya.

Mengatasi kemacetan di kawasan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah. Tujuan hadirnya kepemimpinan atau pemerintahan adalah memberikan kenyamanan dan salah satunya untuk masyarakat di kawasan Puncak.

“Kemacetan yang telah terjadi sudah puluhan tahun, jadi jangan dilestarikan, harus diurai itu. Diurainya dengan cara apa, ya salah satunya jalur alternatif Puncak 2,” bebernya.

Untuk itu, Imam berharap wacana jalur Puncak II bisa segera direalisasikan. Terkait hal itu, ia menegaskan pihaknya telah mengakomodir di rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang baru.

“Kalau Puncak 2 itu sudah keputusan yang tercantum dalam Perda RTRW Jawa Barat. Saat ini Raperda RTRW tengah dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri),” katanya.

Ketika disingung soal berapa besaran anggaran terkait wacana proyek tersebut, Imam mengaku belum mengetahui secara detail. “Soal anggaran belum ada putusan berapa besarannya. Tapi ini sangat penting, sebab Puncak enggak bisa dilakukan rekayasa lalin. Kalaupun ada pelebaran tetap akan terjadi kemacetan, kecuali ada alternatif tadi,” katanya.

Selain Puncak 2, IBH mengatakan DPRD Jawa Barat telah berupaya mencari solusi lain untuk mensiasati kondisi itu adalah dengan menyiapkan kereta gantung. Belakangan diketahui, wacana transportasi kereta gantung rupanya telah masuk dalam tahap pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Soal kereta gantung sudah kita godok dan ada di rencana tata ruang Jabar,” katanya.

Dirinya menjelaskan, rencananya moda transportasi kereta gantung akan disiapkan di sepanjang jalur Puncak dengan tujuan ke sejumlah lokasi wisata.

“Jadi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanannya bisa memarkirkan mobilnya di kantung parkir yang disiapkan. Nah kereta gantung ini nantinya bisa diakses untuk menuju sejumlah destinasi wisata,” bebernya

Imam mengakui, wacana transportasi kereta gantung masih dalam tahap kajian, termasuk soal anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan tersebut.

“Tinggal siapa pihak ketiga yang mau berinvestasi. Sebab pemerintah dimanapun tidak bisa hanya mengandalkan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) harus ada pihak ketiga, baik itu CSR ataupun penanaman modal,” katanya. (*)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Program Budaya GO Titik Temu Budaya dan Teknologi Menuju Masa Depan Kebudayaan

26 Oktober 2025 - 20:28 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Kementerian Kebudayaan Luncurkan Budaya Go

26 Oktober 2025 - 11:10 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya

11 Oktober 2025 - 11:43 WIB

Konferensi Musik Indonesia 2025

KPK Diminta Memperluas Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi CSR dari BI dan OJK

27 Agustus 2025 - 22:32 WIB

Dua Pejabat Pemkab Bogor Digilir KPK.

Haji Uma Antar Santri asal Aceh ke LPSK Korban Dugaan Penganiayaan

23 Agustus 2025 - 17:26 WIB

Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau yang akrab Haji Uma mengantarkan santri asal Aceh Tengah berinisial S bersama orang tuanya dugaan penganiayaan dan kekerasan ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Trending di Nasional