Harian Sederhana, Bekasi – Ratusan anggota organisasi masyarakat (ormas) yang dimotori Gibas dan FBR menggeruduk SPBU 34.17145, RT 03/05, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Rabu (23/10) siang.
Dalam aksinya, ratusan massa tersebut meminta kepada pihak SPBU agar menyerahkan perparkiran mini market yang ada si area SPBU sesuai SK dari Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Massa yang awalnya tidak diterima pihak manejemen SPBU meniti ruas jalan raya Siliwangi hingga menyebabkan kemacetan kiloan meter.
Penutupan jalan baru dihentikan setelah datagnya Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda ke lokasi unjukrasa yang langsung menemui pengunjukrasa usai berbicara dengan pihak Manajemen SPBU.
Kepada pengunjukrasa yang dipimpin masing-masing petingginya, yakni Panglima FBR se-Jabodetabek Syahrul Gazali, Ketua FBR Korwil Kota Bekasi Noval Said, Ketua Aliansi Ormas Bekasi Anwar Sadat, Ketua GIBAS Resort Kota Bekasi Deni M. Ali.
“Saya hadir di sini mewakili Wali Kota. Kami tahu tuntutan dari aliansi, sudah baca sama-sama dengan Pak wali kota. Pada intinya kita bicara ke depan bahwa dinyatakan Alfamart, Indomart, Alfamidi se-Kota Bekasi ada 606 titik,” katanya di tengah-tengah massa.
“Pada hari ini sesuai UU Nomor 28/2009, Perda Nomor 10 Tahun 2019, Alfamart, Indomart, Alfamidi masuk kategori pajak, tidak lagi kontribusi dan retribusi. Kita keluarkan NPWD se-Kota Bekasi,” sambungnya.
Lanjut Aan, sehingga untuk pengelolaan parkir tergantung kepada pemilik mini market tersebut.
Perwakilan Indomart, Hary, juga hadir di tengah-tengah massa. “Saya akan berusaha bersedia,” ucapnya terhenti sebentar karena diinterupsi massa dengan beragam ucapan, ‘Berusaha? Harus!’.
“Bersedia bekerja sama,” lanjutnya mengoreksi perkataan sebelumnya. Ucapan itu berbalas dengan sejumlah teriakan yang terdengar di balik riuh massa seperti ‘Mantap!’ atau ‘Itu jawaban yang ditunggu.’.
Ketua GIBAS Kota Bekasi, Deni M. Ali, mengatakan, “Satu, sesuai tuntutan kami untuk surat instruksi wali kota yang sudah diturunkan kepada Indomart, Alfamart, pengelolaan dikawal oleh kami harus tetap dijalankan,” ucapnya.
Poin kedua, ormas meminta TNI dan Polri tidak membeking pengusaha di Kota Bekasi karena dinilai bukan ranahnya.
“Ketiga, kita bantu PAD Kota Bekasi melalui bapenda, jadi kita dukung program Bapenda yang notabene Bekasi lagi bangkrut. Keempat, kita jaga marwah organisasi dan aliansi ormas,” ucapnya.
“Saya minta bukan 700 titik harus wajib kerja sama dengan ormas. Wajib! Bukan di titik ini saja (mini market SPBU, Ed). Untuk pemberdayaan kami sebagai orang Bekasi di kota kami sendiri,” sambungnya.
Berdasarkan Instuksi Wali Kota Bekasi Nomor 974/128/TU tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan menginstruksikan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir resmi yang bersurat tugas dari Bapenda.
“Saya sudah keluarkan surat tugas pemungutan retribusi, dengan adanya wajib pajak, semuanya selesai, tinggal nanti bangun kerja sama yang baik,” kata Aan.
Pada Juli 2019, Pemkot Bekasi mewacanakan parkir di mini market akan dikenai biaya Rp2.000 dengan pertimbangan agar masuk ke kas daerah. Karena, meski membayar, selama ini tarif parkir tidak mengalir ke kas daerah.
Massa dari ormas mengancam, apabila komitmen tersebut hanya sebatas pembicaraan, mereka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.(*)
